Implikasi Politik Kebijakan Hukum Pidana Dalam UUPLH

Aprizon Putra, David (2018) Implikasi Politik Kebijakan Hukum Pidana Dalam UUPLH. Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY, 25 (2). p. 147. ISSN 0854-6509

[img] Text
5998-15970-1-SM.pdf

Download (312kB)
Official URL: https://doi.org/10.22219/jihl.v25i2.5998

Abstract

Politik Hukum merupakan salah satu diskursus yang memegang kendali terhadap eksistensi hukum.Salah satu ranah hukum yang belakangan ini mendapat sorotan dan perhatian serius. Khususnya terkait opsi politik hukum yaitu ranah hukum lingkungan yang semakin hari semakin kuat memasukkan penegakan hukum pidana dalam penegakan hukumnya. Ada beberapa hal yang lemah yang kemudian berimplikasi negatif, terhadap penegakan hukum lingkungan terkait pada pilihan politik hukum yang kurang hati-hati. Sejak Tahun 1982 dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian dirubah pada tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, politik hukum mengenai kebijakan hukum pidana telah dilakukan, bahwa kebijakan hukum pidana dalam ranah lingkungan hidup memang sudah menjadi pilihan politik hukum dalam ranah hukum lingkungan. UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH sebagai generasi terbaru, menambahkan Bab XV KUHpidana dalam muatannya sebanyak 23 Pasal. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memuat ketentuan pidana yang jauh lebih lengkap dibandingkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Kendati masih banyak yang harus dibenahi pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dalam penelitian menunjukan bahwa ada hukum acara khusus yang mengatur mengenai penegakan hukum formal. Ini didasarkan pada asas ultimum remedium yang memiliki arti bahwa pelaksanaan terhadap hukum formal pidana harus menunggu hingga tidak efektifnya hukum administrasi ditegakan. Untuk meminimalisir hambatan dalam penegakan hukum lingkungan dimana kadang dimanfaatkan elit politik untuk mencari keuntungan, maka hukum formal terhadap kejahatan lingkungan harus dibentuk khusus dengan Undang-Undang.

Item Type: Article
Creators:
CreatorsEmail
Aprizon Putra, Daviddavid.aprizon@gmail.com
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User: Administrator Repository
Date Deposited: 19 Oct 2019 07:20
Last Modified: 15 Nov 2019 17:05
URI: http://repository.iaincurup.ac.id/id/eprint/24

Actions (login required)

View Item View Item